Peta Politik Umat Islam

~Sebuah Tinjauan Sosio-historis. Artikel ini merupakan dokumentasi pemikiran dan pengayaan materi “Teori Masyarakat, Relasi Antara Negara – Agama yang disampaikan oleh Syarifuddin Jurdi pada kegiatan Darul Arqam Paripurna DPD IMM Sulawesi Selatan 2015~

Dalam sebuah buku Ahmad Syafii Maarif mengungkapkan, dengan segala kewaspadaan kita agar persentase jumlah umat Islam di Indoensia tidak menurun, tetapi masalah peningkatan kualitas harus lebih diutamakan. Saat sensus 2010 dilakukan, jumlah warga negara Indonesia yang mengaku beraga Islam adalah 87,18 % dari total populasi. Namun peran politik umat Islam yang mayoritas diatas justru menunjukkan hal yang sebaliknya.

“Potensi sebagai mayoritas selama ini tidak pernah utuh menjadi satu kesatuan bangunan apa pun. Kekuatan mayoritas ini masih sepenuhnya terserak menjadi serpihan-serpihan yang tak terberdayakan” (SM Edisi No. 01 Tahun ke-100)

Jika membuka sejarah, pemerintahan Soeharto yang menerapkan kebijakan represif terhadap Islam telah menjadi babak penting lahirnya peta politk baru bagi umat muslim, yang awalnya menghadapi sikap represif dan berdampak pada sikap politik dan M8Eun_k2mentalitas kaum Muslim Indonesia telah menjadi catatan sejarah yang menarik sejak setelah Soeharto menunaikan ibadah Haji dan disusul terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).Bisa dibilang saat itu adalah masa keemasan proses politik umat Islam yang tentunya mengalami perubahan penting seiring pergantian waktu.

Dunia politik umat Islam berisi pertarungan antar teman (Baca : Masyumi) sesama muslim. Bahkan tidak memberikan peluang untuk turut serta berperan. Hal itu masih berlanjut hingga saat ini, dimana umat Islam hanya menjadi pemanis dalam perpolitikan banga ini. Jika awalnya kelompok Islamis di Indonesia berebut pengaruh dengan kelompok Nasionalis Pancasilais, maka hari ini peta politik umat Islam berubah drastis pasca reformasi. Hadirnya pemikiran transnasional turut mempengaruhi peta pemikiran politik kita.

“Pengertian Demokrasi adalah kedaulatan ditangan rakyat. Implikasinya hak membuat hukum ada di tangan rakyat, bukan di tangan Allah. Jika demikian, maka demokrasi bertentangan dengan Islam karena hak membuat hukum hanya milik Allah”

Relasi antara negara dan agama yang diwakili oleh sikap politik muslim Indonesia hendaknya dikaji lewat pendekatan historis sosiologis karena sesungguhnya dinamika politik yang sering nampak tidaklah terjadi secara kebetulan tapi merupakan perubahan sosio-politik yang dinamis. Sampai hari ini beragam ijtihad politik telah digaungkan oleh aktivis muslim dengan metodologi aksi yang beragam, namum hal itu disertai dengan munculnya tantangan yang tidak sedikit dan semakin kopleks. Jika memperhatikan doktrin diatas, maka sesunggunya tantangan politik umat Islam semakin berat dalam percaturan demokrasi Indonesia. Hal ini merupakan konsekwensi dari pluralitas pemikiran yang juga akan menyertai masa depan politik umat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wallahualam Bissawab.

Daftar Bacaan :

  1. Maarif, Ahmad Syafii (2009). Islam. Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan. Bandung : Mizan
  2. Wahid, Abdurrahman (2009). Ilusi Negara Islam. Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia. The Wahid Institute – Maarif Institute
  3. Majalah Suara Muhammadiyah Edisi No. 01 Tahun ke-100
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s